SEKILAS TENTANG SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH)

SEKILAS TENTANG SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH)

Oleh : Wasis Priyanto

Ditulis saat  Bertugas di PN Muara Bulian, Jambi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan tidak menjelaskan tentang Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH),  namun hal tersebut  diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara  pada pasal 1 angka 49. Dalam pasal 1 angka 49 tersebut yang dimaskud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara disebutkan bahwa Dokumen Legalitas yang digunakan dalam pengangkutan Hasil hutan terdiri dari :

a.      Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB);

b.      Faktur Angkutan Kayu Bulat ( FA-KB);

c.       Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK);

d.      Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);

Pasal 4  ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, disebutkan bahwa SKAU sebagai dokumen legalitas digunakan untuk pengangkutan kayu bulat rakyat dan kayu olahan rakyat yang  diangkut langsung dari hutan hak atau lahan masyarakat;

Jenis kayu bulat rakyat atau kayu olahan rakyat yang pengangkutannya menggunakan dokumen SKAU jenisnya ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007, sedangkan pengangkutan lanjut kayu bulat rakyat/kayu olehan rakyat menggunakan nota yang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan mencantumkan nomor SKAU asal;

Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 disebutkan SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Pejabat setara/Pejabat Lain di Desa tersebut dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut, sedangkan Pejabat Penerbit SKAU ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota;

Pengangkutan kayu rakyat di luar jenis-jenis yang menggunakan SKAU dan Nota menggunakan Dokumen Pengangkutan kayu SKSKB cap ‘KR” . Dokumen SSKB cap KR itu digunakan Untuk pengangkutan kayu dalam bentuk kayu bulat, Namun apabila kayu tersebut sudah berubah bentuk menjadi kayu olahan maka pengangkutan kayu rakyat dalam bentuk olahan masyarakat (pengolahan secara tradisional), menggunakan SKSKB cap ” KR ” dengan dilampiri BAP perubahan bentuk dari kayu bulat menjadi kayu olahan yang dibuat oleh pemilik kayu dengan diketahui P2SKSKB.

Lampiran : Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor    : P.33/Menhut-II/2007

Tanggal   : 24 Agustus 2007

DAFTAR JENIS-JENIS KAYU BULAT RAKYAT ATAU KAYU OLAHAN RAKYAT

YANG PENGANGKUTANNYA MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU)

No.	Nama Perdagangan	Nama Botani	Keterangan
1	Akasia	Acasia sp	Kelompok akasia
2	Asam Kandis	Celebium dulce
3	Bayur	Pterospermum javanicum	Hanya berlaku untuk Provinsi Sumatera Barat
4	Durian	Durio zibethinus
5	Ingul/Suren	Toona sureni
6	Jabon/Samama	Anthocephalus sp
7	Jati	Tectona grandis	Tidak berlaku untuk Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Sulawesi Tenggara, NTT dan NTB
8	Jati Putih	Gmelina arborea
9	Karet	Hevea braziliensis
10	Ketapang	Terminalia catappa
11	Kulit Manis	Cinamomum sp
12	Mahoni	Swietenia sp	Tidak berlaku untuk Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT dan NTB
13	Makadamia	Makadamia ternifolia
14	Medang	Litsea sp	Hanya berlaku untuk Provinsi Sumatera Barat
15	Mindi	Azadirachta indika
16	Kemiri	Aleurites mollucana sp	Hanya berlaku untuk Provinsi Sumatera Utara
17	Petai	Parkia javanica
18	Puspa	Schima sp
19	Sengon	Paraserianthes falcataria
20	Sungkai	Peronema canescens
21	Terap/Tarok	Arthocarpus elasticus	Hanya berlaku untuk Provinsi Sumatera Barat