Kamis, 10 Mei 2012

PENYALAHGUNAAN ATAU KEPEMILIKAN NARKOTIKA



PENYALAHGUNAAN ATAU KEPEMILIKAN NARKOTIKA
Oleh : Wasis Priyanto,SH, MH
Ditulis saat bertugas di PN Muara Bulian
Mei, 2012

     Pelaku dalam tindak pidana Narkotika bisa dikategorikan Produsen, Pengedar, Pengedar sekaligus Pecandu/penyalahguna dan pecandu/penyalahguna. Produsen ini adalah pihak berkaitan dengan proses produksi Narkotika tersebut, sedangkan pengedar ini adalah pihak yang telibat dalam proses ditribusi narkotika. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
     Penyalahguna adalah orang yang memakai Narkotika yang tidak ada alasan hak atau melawan hukum. Sedangkan Pecandu adalah orang yang menyalahgunakan tetapi sudah dalam taraf ketergantungan.
     Pecandu/penyalahguna selain sebagai pihak yang berperan sendiri dalam tidak pidana narkotika, namun ikut juga sebagai pihak yang ikut dalam distribusi yaitu sekaligus pengedar. Hal ini terjadi karena dalam bisnis haram tersebut seorang pecandu/Penyalahguna akan membutuhkan uang untuk memperoleh barang haram tersebut, dan jika tidak mampu membeli maka dia akan ikut terjun dalam bisnis barang haram tersebut untuk mencari uang yang bisa digunakan untuk konsumsi barang haram tersebut;
Walaupun ada pembagian kategori pelanggar dalam tindak pidana Narkotika tersebut, namun dalam penegakannya sering terjadi penyalahgunaan kewenangan dari Aparat Penegak Hukum. Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut yaitu dengan menjerat pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu pasal 111 atau pasal 112 UU 35 Tahun 2009 (memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I secara melawan hukum)  yang diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan denda minimal Rp 800 juta, maksimal Rp 8 milyar.
Padahal untuk pengguna (penyalahguna) narkotika untuk penggunaan narkotika harusnya di ancam denbgan pasal 127 UU no 35 tahun 2009 dimana golongan I ancaman maksimumnya hanya 4 tahun. Narkotika Golongan II paling lama 2 (dua) tahun dan Narkotika Golongan III dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dalam Pasal 127 UU no 35 Tahun 2009 juga tanpa adanya ancaman pidana denda
 Penyalahgunaan wewenang oleh aparat Penegak hukum dalam hal ini adalah dalam penerapan pasal, yang seharusnya Penyalahguna yang diancam dengan pasal 127 tetapi di jerat dengan pasal 111 atau 112 UU no 35 tahun 2009.
Bagaimana membedakan.
     Rumusan pasal 111 dan pasal 112 adalah sama yaitu (memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan) hanya dalam pasal 111 adalah untuk Narkotika jenis tanaman, sedangkan pasal 112 untuk narkotika bukan tanaman. Sedangkan dalam pasal 127 adalah penyalahgunaan. Yang menjadi pertanyaan untuk menyalahgunakan narkotika tentunya orang tersebut akan memiliki, atau menguasai narkotika, bahkan jika ada sisa pemakaiannya pasti disimpan yang bisa digunakan di kemudian hari. Jadi secara logika penyalaguna narkotika golongan I sebagaimana ketentuan pasal 127 UU no 35 tahun 2009, memenuhi juga unsur pasal 111 atau 112 UU no 35 tahun 2009.
     Namun demikian, maksud UU Narkotika yang baru ini, tujuannya adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut, jadi jelas harus ada pembedaan kedua ketentuan dari pasal-pasal tersebut diatas;
1. putusan Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan.
a. Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa;
Jika Narkotika yang diketumkan dalam jumlah besar, maka tidak mungkin narkotika tersebut hanya digunakan atau dipakai, bisa di duga narkotika tersebut selain di pakai untuk di jual belikan atau disalurkan kepada pihak lain.
b. Maksud Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbeikan melainkan untuk digunakan; bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut
Selain pertimbangan tersebt diatas, dalam Putusan MA tersebut dalam pertimbangannnya juga menyinggung tentang ketidak jujuran dari proses penyidikan yang tidak melakukan tes Urine, sehingga dengan tidak adanya hasil tes urine tersebut untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;
Bagaimana ketika pasal 127 tidak didakwakan, hanya didakwakan pasal 111 atau pasal 112 UU no 35 tahun 2009?
Kejadian tersebut adalah sebuah dilematis, apakah yang diambil kepastian hukum apakah sebuah rasa keadilan. Kalau yang dipilih rasa keadilan, bagaimana menyelesaikan kasus tersebut, apakah seorang penyalahguna narkotika dihukum dengan ancaman pasal kepemilikan narkotika.
Berikut ini adalah pendapat penulis, ketika bertemu kasus tersebut diatas. Kalau berbeda pendapat itu sah-sah saja. Ada 2 solusi yang bisa ditarik dari kejadian tersebut diatas.
1. Tetap dinyatakan bersalah melanggar pasal sebagaimana surat dakwaan (dalam hal ini pasal 111 atau pasal 112) namun menjatuhkan putusan pidananya dibawah ancaman hukuman sebagaimana ketentuan UU.

2. Menjatuhkan putusan sebagaimana perbuatan terdakwa, walaupun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum.
Namun salah satu resiko dari kedua alternative tersebut adalah, bisa dijadikan sebuah alasan oleh pihak yang tidak menerima putusan majelis hakim untuk mengakukan upaya hukum. Karena memutus dibawah ancaman hukuman dan memutus di luar dakwaan bisa dianggap Hakim salah dalam menerapkan hukum.

24 komentar:

  1. assalamualaikum wr. wb
    saya agus mau bertanya :
    menurut psl 101 ayat 2 uu no 35 th 2009 ttg narkotika pihak ketiga beritikad baik dapat mengajukan keberatan atas perampasan barang bukti miliknya dalam tindak pidana narkotika yang saya tanyakan kepada bapak 1. bagaimana proses pengajuan keberatannya, 2. akibat hukum apabila diterima atau ditolak serta 3. pihak ketiga seperti apa yang dimaksud dalam pasal tsb.
    mohon pencerahannya atas perhatian dan jawabannya saya ucapkan terimakasih.
    wassalamualaikum wr.wb.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Pihak ketiga yang dimaksud dalam perkara ini adalah pihak yang berhubungan dengan kepemilikan terhadap barang bukti dalam perkara narkotika. contohnya seperti pemilik mobil rental yang mobil rentalnya dibuat bawa narkotika, perusahaan leasing yang ternyata motor/mobil leasingnya buat usaha narkotika dlll
      keberatan ini diajukan dalam pemeriksaan perkara atau jika perkara telah putus, maka dilakukan melalui gugatan perdata/perlawanan dimana Pihak Kejaksaan sebagai pihak Tergugat karena Pihak kejaksaan yang akan mengeksekusi putusan pengadilan

      Hapus
  2. assalamualaikum wr.wb
    saya mau tanya kalo kena 2pasal 111 dan 112 itu hukumannya dilihat dr pasal apa barang buktinya? kira2 berapa tahun ya kalo pasal 111 dan 112?
    terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. pasal 111 dan pasal 112 pada prinsipnya sama mengenai mengatur kepemilikan dan penguasaan Narkotika, hanya pada pasal 111 mengenai narkotika jenis tanaman dan pasal 112 mengenai narkotika bukan tanaman yang ancaman hukumannya pada ayat 1 minimal 4 th dan max 15 thn, sedangkan diayat 2 minimal 5 thn dan max 20 th, dan tentunya pidana denda lengkapnya lihat pasal.
      apabila di kenakan pasal 111 dan 112 itu berarti dengan dakwaan komulatif maka ancaman hukumannya adalah maksimal pidana pokok ditambah 1/3 ancaman (lihat passal 65-66 kuhp)

      Hapus
  3. selamat sore says Brian says mau Tanya pa a sat tersangka kedapatan memiliki cangklong ha is pakai yg dimiliki tersangka pantas dikenakan pasal 112 Dan pa a sat penangkapan tidak dilakukan tes urin apakah tetap bisa dikenakan pasal 112 Dan apakah pasal it sudah bisa dijadikan ketetapan karna kepemilikan cangklong saja sedangkan al at his AP untuk memenuhi unsur ini tidak Ada to long dijelaskan trimakasih selamat sore.

    BalasHapus
  4. selamat malam pak. saya mau tanya,..ditempat saya, ada kades yg terkena kasus pidana, tanpa hak membawa psikotropika golongan I. putusan PN kena 4 tahun, putusan PT bebas, putusan kasasi bebas. dan skg dia mengajukan gugatan perdata, di tingkat pn. putusannya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat i dan tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil berupa honor yang tidak diterima penggugat selaku kepala desa selama 10 bulan dalam tahanan secara tanggung rentang. akan tetapi putusan PT, menolak gugatan terbanding semula penggugat. pertimbangannya putusan mahkamah agung RI nomor 751/k/pdt/2009 tanggal 20 januari 2010 yaitu seperti yang anda tulis PELAPOR TINDAK PIDANA YANG TIDAK TERBUKTI TIDAK DAPAT DI TUNTUT SECARA PERDATA. yang ingin saya tanyakan, apakah yurisprudensi itu bisa diterapkan dalam kasus kepala desa itu? dimana keadilan buat dia yang sdh ditahan selama 10 bulan. atas jawabannya saya ucapkan terima kasih.

    BalasHapus
  5. Selamat sore pak...saya cuma mau tanya, kalau seorang kurir ganja tertangkap basah oleh aparat...kira-kira hukuman ny brp tahun ya?

    terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. pasal 114 UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika ayat 1 hukuman min 5 tahun, ayat 2 min 6 tahun

      ayat 1 pasal 114 hukuman max 20 tahun, ayat 2 Pasal 114 hukuman max pidana mati.

      Hapus
  6. pagi pak, saya ingin bertanya apakah ada undang-undang yang menerapkan tentang jumlah yang di perbolehkan untuk memakai atau menyimpan narkotika tersebut??

    BalasHapus
  7. saya mau nanya. bila kena pasal 111 dan 112, trus apa yg dilakukan agar orang tsb di kenakan pasai 127 ?

    BalasHapus
    Balasan
    1. pastikan tujuan dari pasal 111 dan pasal 112 terhadap tersangka/terdakwa itu untuk apa...? klo untuk dikonsumsi apakah alat bukti yg lain mendukung contohnya media yg biasa dipakai untuk mengkonsumsi narkotika, bong, kaca pirex, mancis dll turut dijadikan barang bukti, kemudian bagaimana dengan tes urine apakah positif mengandung narkotika dan yg pasti berat barang bukti ringan, dan sangat sarankan anda memiliki surat keterangan rawat jalan atau pernah dirawat akibat ketergantungan narkotika dll

      Hapus
    2. pastikan tujuan dari pasal 111 dan pasal 112 terhadap tersangka/terdakwa itu untuk apa...? klo untuk dikonsumsi apakah alat bukti yg lain mendukung contohnya media yg biasa dipakai untuk mengkonsumsi narkotika, bong, kaca pirex, mancis dll turut dijadikan barang bukti, kemudian bagaimana dengan tes urine apakah positif mengandung narkotika dan yg pasti berat barang bukti ringan, dan sangat sarankan anda memiliki surat keterangan rawat jalan atau pernah dirawat akibat ketergantungan narkotika dll

      Hapus
  8. Pak, mohon pendapatnya.., kalau kasus kepemilikan sabu hanya tidak sampai 1 gram dengan nominal harga hanya 80 ribu rupiah, tapi jpu menuntut dengan pasal 114 ayat 1 subsider pasal 127 ayat 1, biasanya yang jadi putusan hakim yang mana ya? Hukumannya brapa pak?

    BalasHapus
    Balasan
    1. tergantung dari perbuatannya, mungkin saja iya sebagai perantara dari jual beli narkotika walaupun sedikit barang bukti yang didapat pasal 114 ayat 1 dapat dikenakan,

      yang membedakan hanyalah ayat 1 dan 2 pasal 114, ayat 1 barang bukti shabu yang beratnya dibawah 5 gram, ancaman min nyapun 5 thn, kalau ayat 2 di atas 5 gram anman pidana min 6 tahun

      Hapus
    2. tergantung dari perbuatannya, mungkin saja iya sebagai perantara dari jual beli narkotika walaupun sedikit barang bukti yang didapat pasal 114 ayat 1 dapat dikenakan,

      yang membedakan hanyalah ayat 1 dan 2 pasal 114, ayat 1 barang bukti shabu yang beratnya dibawah 5 gram, ancaman min nyapun 5 thn, kalau ayat 2 di atas 5 gram anman pidana min 6 tahun

      Hapus
  9. Sore . Saya mau tanya
    Teman saya ke ciduk polisi padahal dia tidak ada barang bukti dirumahnya . Dia kebawa bareng 2org temannya . Yg satu temannya ada barang bukti . Mereka satu berkas . Jadi teman saya yg ini kena pasal 114 ayat 1 .
    Yg satunya lagi kena pasal 111 .
    Itu teman saya bisa gak yah bebas bersyarat atau hukuman berapa tahun? Terimakasih

    BalasHapus
  10. Mlm pak,saya mau tanya
    Ade saya tertangkap krna terbukti bwa ganja sedangkan pas tertangkap dia bersama 3org tmnnya pun ikt dtangkap.tetapi saat dpolsek,akhirnya 3org tmnnya dbebaskan krna dtes urine negatif dan ade saya dnyata kan sbagai tersangka krna dia yg bawa brg bukti dan positif pemakai.ade saya dkenakan pasal 111.skrg bgaimana caraya untuk membantu untuk meringan kan hukuman atau cara untuk bsa bebas??? Apa kah bsa dengan meminta bantuan dri polisinya

    BalasHapus
  11. pak bisa minta emailx?
    ini email saya armanokpriansyah2@gmail.com

    BalasHapus
  12. pak bisa minta emailx?
    ini email saya armanokpriansyah2@gmail.com

    BalasHapus
  13. Pak ijin. Jika ada 2 orang tertangkap menjual ganja. Pasal yag di kenakan 114 jo 132 UU NO. 35/09 atau pasal 114 jo 55 kuhp??

    BalasHapus
    Balasan
    1. Yg di kenakkan Pasal 114 jo 132 krn pasal 132 sama fungsix dgn pasal 55 kuhp kenapa pake pasal 132 krn asas lex specialis

      Hapus
  14. mohon petunjuk bagaimana jika seseorang sudah 4 bulan tidak mengkonsumsi narkoba kemudian hendak membeli....pada saat membeli ditangkap polisi...tetapi belum sempat menguasai barang tersebut....serta hasil urin masih positif....thx

    BalasHapus
    Balasan
    1. Masuk pasal 132 jo 114 percobaan, permufakatan jahat

      Hapus
  15. Masukkan komentar Anda...selamat malam pak..saat ini adik saya sedang menjalani masa penahanan dalam rutan karna tertangkap tangan sedang mengkonsumsi ganja bersama 8 orang temannya..sudah berjalan selama 15 hari semenjak ditahan ..barang bukti sebanyak 2 amplop dan 2 linting ganja sisa pakai dan tes urine positif .dalam surat penahanan tertera pasal 111 dan 127..pertanyaan saya..apakah benar jika ada dari pihak penyidik yang menawarkan dapat mengubah pasal tersebut menjadi dakwaan tunggal pasal127 sebelum p21 sedangkan mereka telah ditahan di rutan polres..apa yang harus kami lakukan..kemungkinan tuntutan pengadilan masuk pasal berapa..dan berapa lama masa hukumannya..apakah kami harus menuruti penyidik yg menawarkan hal tsb atau biarkan kasus ini sampai pengadilan.mohon penjelasannya terima kasih

    BalasHapus

Template by : kendhin x-template.blogspot.com