PENYALAHGUNAAN ATAU KEPEMILIKAN NARKOTIKA

PENYALAHGUNAAN ATAU KEPEMILIKAN NARKOTIKA

Oleh : Wasis Priyanto,SH, MH

Ditulis saat bertugas di PN Muara Bulian

Mei, 2012

     Pelaku dalam tindak pidana Narkotika bisa dikategorikan Produsen, Pengedar, Pengedar sekaligus Pecandu/penyalahguna dan pecandu/penyalahguna. Produsen ini adalah pihak berkaitan dengan proses produksi Narkotika tersebut, sedangkan pengedar ini adalah pihak yang telibat dalam proses ditribusi narkotika. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

     Penyalahguna adalah orang yang memakai Narkotika yang tidak ada alasan hak atau melawan hukum. Sedangkan Pecandu adalah orang yang menyalahgunakan tetapi sudah dalam taraf ketergantungan.

     Pecandu/penyalahguna selain sebagai pihak yang berperan sendiri dalam tidak pidana narkotika, namun ikut juga sebagai pihak yang ikut dalam distribusi yaitu sekaligus pengedar. Hal ini terjadi karena dalam bisnis haram tersebut seorang pecandu/Penyalahguna akan membutuhkan uang untuk memperoleh barang haram tersebut, dan jika tidak mampu membeli maka dia akan ikut terjun dalam bisnis barang haram tersebut untuk mencari uang yang bisa digunakan untuk konsumsi barang haram tersebut;

Walaupun ada pembagian kategori pelanggar dalam tindak pidana Narkotika tersebut, namun dalam penegakannya sering terjadi penyalahgunaan kewenangan dari Aparat Penegak Hukum. Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut yaitu dengan menjerat pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu pasal 111 atau pasal 112 UU 35 Tahun 2009 (memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I secara melawan hukum)  yang diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan denda minimal Rp 800 juta, maksimal Rp 8 milyar.

Padahal untuk pengguna (penyalahguna) narkotika untuk penggunaan narkotika harusnya di ancam denbgan pasal 127 UU no 35 tahun 2009 dimana golongan I ancaman maksimumnya hanya 4 tahun. Narkotika Golongan II paling lama 2 (dua) tahun dan Narkotika Golongan III dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dalam Pasal 127 UU no 35 Tahun 2009 juga tanpa adanya ancaman pidana denda

 Penyalahgunaan wewenang oleh aparat Penegak hukum dalam hal ini adalah dalam penerapan pasal, yang seharusnya Penyalahguna yang diancam dengan pasal 127 tetapi di jerat dengan pasal 111 atau 112 UU no 35 tahun 2009.

Bagaimana membedakan.

     Rumusan pasal 111 dan pasal 112 adalah sama yaitu (memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan) hanya dalam pasal 111 adalah untuk Narkotika jenis tanaman, sedangkan pasal 112 untuk narkotika bukan tanaman. Sedangkan dalam pasal 127 adalah penyalahgunaan. Yang menjadi pertanyaan untuk menyalahgunakan narkotika tentunya orang tersebut akan memiliki, atau menguasai narkotika, bahkan jika ada sisa pemakaiannya pasti disimpan yang bisa digunakan di kemudian hari. Jadi secara logika penyalaguna narkotika golongan I sebagaimana ketentuan pasal 127 UU no 35 tahun 2009, memenuhi juga unsur pasal 111 atau 112 UU no 35 tahun 2009.

     Namun demikian, maksud UU Narkotika yang baru ini, tujuannya adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut, jadi jelas harus ada pembedaan kedua ketentuan dari pasal-pasal tersebut diatas;

1. putusan Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan.

a. Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa;

Jika Narkotika yang diketumkan dalam jumlah besar, maka tidak mungkin narkotika tersebut hanya digunakan atau dipakai, bisa di duga narkotika tersebut selain di pakai untuk di jual belikan atau disalurkan kepada pihak lain.

b. Maksud Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbeikan melainkan untuk digunakan; bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut

Selain pertimbangan tersebt diatas, dalam Putusan MA tersebut dalam pertimbangannnya juga menyinggung tentang ketidak jujuran dari proses penyidikan yang tidak melakukan tes Urine, sehingga dengan tidak adanya hasil tes urine tersebut untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;

Bagaimana ketika pasal 127 tidak didakwakan, hanya didakwakan pasal 111 atau pasal 112 UU no 35 tahun 2009?

Kejadian tersebut adalah sebuah dilematis, apakah yang diambil kepastian hukum apakah sebuah rasa keadilan. Kalau yang dipilih rasa keadilan, bagaimana menyelesaikan kasus tersebut, apakah seorang penyalahguna narkotika dihukum dengan ancaman pasal kepemilikan narkotika.

Berikut ini adalah pendapat penulis, ketika bertemu kasus tersebut diatas. Kalau berbeda pendapat itu sah-sah saja. Ada 2 solusi yang bisa ditarik dari kejadian tersebut diatas.

1. Tetap dinyatakan bersalah melanggar pasal sebagaimana surat dakwaan (dalam hal ini pasal 111 atau pasal 112) namun menjatuhkan putusan pidananya dibawah ancaman hukuman sebagaimana ketentuan UU.

2. Menjatuhkan putusan sebagaimana perbuatan terdakwa, walaupun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum.

Namun salah satu resiko dari kedua alternative tersebut adalah, bisa dijadikan sebuah alasan oleh pihak yang tidak menerima putusan majelis hakim untuk mengakukan upaya hukum. Karena memutus dibawah ancaman hukuman dan memutus di luar dakwaan bisa dianggap Hakim salah dalam menerapkan hukum.